Ringkasan utama

Pertumbuhan data center membuka peluang bagi ekonomi digital Indonesia. Namun, kapasitas komputasi juga membutuhkan pasokan listrik, air pendingin, dan tata kelola yang melindungi masyarakat di sekitarnya. Membahas AI berarti ikut membahas infrastruktur fisik yang menopangnya.

IndikatorAngka dalam sumberCara membacanya
Pipeline daya data center nasional25.297 MW pada 2034Proyeksi pipeline, bukan kapasitas operasional saat ini.1
Rencana kapasitas BDx Jatiluhur640 MWKapasitas proyek yang direncanakan.2
Kebutuhan air BDx JatiluhurHingga 384 liter/detik, sekitar 33.000 m³/hariProyeksi kebutuhan pada kapasitas penuh, bukan pengukuran konsumsi aktual.2
Kebutuhan air proyek di BatamSekitar 3 juta liter/hari di Kabil dan 29 juta liter/hari di NongsaKebutuhan fasilitas baru dan yang direncanakan, bukan bukti bahwa seluruhnya sudah beroperasi.3
Ilustrasi kebutuhan energi fasilitas 640 MWSekitar 5,6 TWh/tahunPerhitungan jika beban 640 MW berlangsung terus selama 8.760 jam; bukan data meter fasilitas.

Ambisi ekonomi digital dan batas sumber daya

Transformasi digital dan kecerdasan buatan didorong sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi, narasi tentang cloud dan AI sering terasa jauh dari kebutuhan fisiknya: bangunan, server, jaringan listrik, sistem pendingin, dan air.

Laporan S&P Global tentang pemaparan pemerintah dan PLN di Enlit Asia 2026 menyebut target kapasitas data center dalam RPJMN 2025–2029 meningkat dari 0,74 watt per kapita pada 2024 menjadi 6,87 watt per kapita pada 2029. Laporan yang sama menyebut pipeline daya hingga 25.297 MW pada 2034, sementara kapasitas tersambung yang dilaporkan saat itu sekitar 1.990,5 MVA.1

MW dan MVA tidak dapat dipertukarkan langsung. MW menyatakan daya aktif, sedangkan MVA menyatakan daya semu. Angka tersebut perlu dibaca sesuai definisi, waktu pelaporan, dan status proyeknya, bukan dijadikan perbandingan pertumbuhan yang seolah-olah identik.

Peta pembangunan: konsentrasi dan dua kasus daerah

Konsentrasi pada jaringan Jawa–Madura–Bali

Menurut laporan tersebut, jaringan Jawa–Madura–Bali melayani 142 dari 159 pelanggan data center PLN pada Juli 2026 dan mencakup sekitar 99% kapasitas tersambung yang dilaporkan. Tambahan kapasitas dalam pipeline juga terkonsentrasi, dengan proyeksi 6.884 MW pada 2027 dan 7.798 MW pada 2028.1

Pelanggan listrik tidak selalu berarti satu bangunan atau satu perusahaan. Angka pipeline juga belum menjamin bahwa seluruh proyek akan terbangun. Meskipun demikian, konsentrasi permintaan menjadi alasan untuk merencanakan pembangkit, transmisi, gardu induk, dan sumber air secara bersamaan.

BDx Jatiluhur: izin dan transparansi sebelum pembangunan

Pada Oktober 2026, ANTARA melaporkan penghentian pembangunan proyek data center AI BDx berkapasitas rencana 640 MW di Jatiluhur, Purwakarta, oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Laporan itu menyebut persoalan dokumen AMDAL dan Persetujuan Bangunan Gedung serta kebutuhan air yang diproyeksikan mencapai 384 liter per detik pada kapasitas penuh.2

IESR mendukung penghentian sementara tersebut dan meminta agar kajian dampak lingkungan, kebutuhan air, keandalan listrik, serta dampaknya terhadap pelanggan PLN dibuka kepada publik. Persoalannya mencakup siapa yang mendapat akses sumber daya dan siapa yang menanggung biaya maupun risikonya.4

INTIMEDIA juga melaporkan perkiraan WALHI bahwa alokasi air proyek tersebut dapat setara dengan kebutuhan air bersih harian lebih dari 220.000 orang. Angka perbandingan ini merupakan estimasi organisasi tersebut, bukan bukti bahwa kebutuhan masyarakat sudah dialihkan atau bahwa dampaknya telah terukur.5

Batam: proyeksi kebutuhan air dan pengalaman warga

Global Voices melaporkan kebutuhan fasilitas baru di Kabil sekitar 56 MW dan hingga 3 juta liter air per hari. Sembilan proyek yang direncanakan di Nongsa disebut membutuhkan sekitar 285 MW dan 29 juta liter air per hari. Laporan itu memperkirakan fasilitas yang ada dan direncanakan dapat menggunakan sekitar delapan persen pasokan air Batam.3

Laporan tersebut juga mencatat protes warga pada September dan Desember 2024 terkait gangguan pasokan air. Untuk kejadian Desember, otoritas mengaitkan gangguan distribusi dengan masalah teknis. Karena itu, protes dan gangguan pasokan perlu dicatat tanpa langsung menyimpulkan bahwa seluruh masalah air disebabkan oleh operasional data center.3

Dampak lingkungan yang perlu diukur

Air: pengambilan, konsumsi, dan lokasi

Pendinginan evaporatif dapat mengurangi kebutuhan energi tetapi mengonsumsi air melalui penguapan. Besarnya dampak bergantung pada teknologi pendingin, iklim, sumber air, dan kondisi daerah aliran sungai. Efisiensi listrik yang baik belum tentu berarti efisiensi air yang baik.6

Kajian Li dan rekan-rekan juga membedakan jejak air langsung dengan jejak air tidak langsung dari penyediaan listrik. Penilaian infrastruktur AI perlu menyatakan batas perhitungannya dengan jelas agar angka yang dibandingkan benar-benar mengukur hal yang sama.7

Listrik: kapasitas rencana tidak sama dengan energi aktual

Sebagai ilustrasi, beban tetap 640 MW yang berjalan selama satu tahun penuh menghasilkan kebutuhan energi sekitar 5,6 TWh: 640 MW × 8.760 jam = 5.606.400 MWh. Ini adalah skenario matematis, bukan laporan konsumsi BDx. Pemakaian nyata bergantung pada utilisasi, tahapan pengoperasian, dan apakah angka kapasitas mengacu pada beban TI atau keseluruhan fasilitas.

Sumber listrik ikut menentukan dampak emisi. Kapasitas komputasi baru perlu direncanakan bersama pasokan energi bersih, bukan diasumsikan otomatis berkelanjutan karena layanan yang dihasilkannya bersifat digital.1

Tata kelola: izin perlu disertai data yang terbuka

Pembahasan dekarbonisasi digital oleh MAP UGM menempatkan pertumbuhan teknologi dalam hubungannya dengan agenda net-zero nasional. Tantangan yang perlu dijawab mencakup keselarasan kebijakan digital dan iklim, pengukuran energi, serta pertanggungjawaban dampak infrastruktur.8

Adanya standar teknis atau dokumen izin belum dengan sendirinya menjelaskan dampak kumulatif beberapa fasilitas dalam satu wilayah. Publik membutuhkan data yang dapat diperiksa: sumber air, kebutuhan musiman, konsumsi listrik, emisi, serta rencana penanganan saat terjadi kekeringan atau keterbatasan pasokan.

Arah kebijakan dan pilihan teknis

Moratorium dan perlindungan masyarakat

WALHI, sebagaimana dilaporkan INTIMEDIA, meminta moratorium pembangunan baru sambil menyusun perlindungan khusus untuk infrastruktur AI. Usulan tersebut mencakup daya dukung lingkungan, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat yang terdampak. Ini merupakan posisi advokasi, bukan pernyataan bahwa moratorium nasional sudah berlaku.5

Efisiensi yang dapat diaudit

Dalam pernyataannya, IESR mengusulkan pendinginan tanpa air atau sirkulasi tertutup, batas PUE di bawah 1,3, serta penggunaan energi terbarukan langsung setidaknya 35% pada 2030 dan 50% pada 2040. Angka-angka ini adalah rekomendasi IESR, bukan kewajiban nasional yang dinyatakan sudah berlaku.4

Pilihan pendinginan perlu dinilai sebagai satu sistem. Sirkulasi tertutup pada sisi server tidak otomatis menghapus penggunaan air pada sisi pembuangan panas. Evaluasi harus mencakup air tambahan, energi, pengolahan limbah, dan kebutuhan pada musim kering.6

Menyiapkan energi dan air sejak awal

Pelaporan mengenai dorongan Danantara untuk proyek di atas 500 MW menekankan penyediaan sumber energi sendiri serta penggunaan ulang dan pengolahan air. Penyediaan energi mandiri tetap perlu dinilai berdasarkan sumber dan emisinya; membangun pembangkit sendiri tidak otomatis menjadikannya energi bersih.9

Desalinasi dan pemanfaatan air olahan juga memerlukan penilaian kebutuhan energi, lokasi, biaya, dan dampak lingkungannya. Tujuannya adalah memastikan kebutuhan komputasi tidak mengurangi keandalan layanan dasar bagi rumah tangga, pertanian, dan industri lain.

Penutup

Kemajuan digital perlu dinilai bersama biaya fisiknya. Untuk Indonesia, ukuran keberhasilan data center seharusnya mencakup manfaat ekonomi, efisiensi sumber daya, transparansi, dan perlindungan masyarakat.

Sebagai pelaku teknologi, kita dapat mulai dari pertanyaan yang konkret: komputasi ini melayani kebutuhan apa, berapa sumber daya yang diperlukan, dari mana pasokannya, dan siapa yang menanggung dampaknya?

Referensi

  1. Rachel Tan, S&P Global Energy (22 September 2026). Indonesia maps grid strategy for hyperscale data center boom. Pelaporan pemaparan pemerintah dan PLN; angka pipeline adalah proyeksi. ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  2. ANTARA News (12 Oktober 2026). Minister AHY urges green compliance as W. Java halts AI data center. ↩ ↩2 ↩3

  3. Mong Palatino, Global Voices (21 April 2026). AI-ready data centers are booming in Indonesia but water woes loom. ↩ ↩2 ↩3

  4. IESR (1 Oktober 2026). Pernyataan tentang penghentian sementara BDx Jatiluhur dan usulan perlindungan AI. ↩ ↩2

  5. INTIMEDIA (Oktober 2026). AI Data Center Expansion Threatens Community Water Resources, Government Urged to Impose Construction Moratorium. Memuat perkiraan dan usulan WALHI. ↩ ↩2

  6. Patrick J. Campbell, Ramboll (2 Desember 2025). How to use water wisely in data centres. ↩ ↩2

  7. Pengfei Li, Jianyi Yang, Mohammad A. Islam, dan Shaolei Ren (2023; revisi 2025). Making AI Less “Thirsty”: Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models. ↩

  8. MAP UGM, Buletin INSIGHT 8(3). Dekarbonisasi Digital & Agenda Net-Zero Indonesia. ↩

  9. CNN Indonesia (23 Oktober 2026). Danantara Minta Proyek Data Center AI Bangun Sumber Energi Sendiri. Ringkasan sindikasi yang tersedia. ↩